Minggu, 30 Oktober 2011

Penerapan Politik Etis

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang pernah merasakan menjadi jajahan dari bangsa lain. Hal ini disebabkan indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah yang pada waktu itu menjadi barang yang dibutuhkan di negara-negara Eropa. Pada mulanya mereka datang ke indonesia hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, namun karena mereka melihat indonesia memiliki potensi alam yang besar yang dapat menghasilkan keuntungan maka niat mereka berubah menjadi ingin menguasai.
Bangsa penjajah yang datang pertama kali adalah Portugis yang menginjakkan kakinya di tanah air, tepatnya di Maluku pada tahun 1511 kemudian akhirnya meninggalkan indonesia pada 1576, sedangkan Belanda datang pertama kali ke indonesia lewat pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de houtman pada tahun 1595 dan meninggalkan indonesia 3,5 abad sesudahnya. Dari sela-sela pendudukan Belanda, Inggris menguasai indonesia dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Kemudian kekuasaan kembali diserahkan ke Belanda sampai akhirnya indonesia diserahkan pada jepang tahun 1942. Hal ini disebabkan Belanda tak bisa melakukan perlawanan terhadap pasukan jepang yang datang ke indonesia dari berbagai wilayah.
Dari mulai negara Portugis, Belanda, Inggris, dan jepang. Maka Belanda adalah negara yang paling lama pernah menjajah Indonesia. Dalam masa penjajahan yang panjang tersebut negara kita menjadi objek eksploitasi besar-besaran, baik itu yang bersifat sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Eksploitasi tersebut memberi keuntungan bagi negara Belanda dan musibah bagi negara kita. Eksploitasi tersebut seperti monopoli yang dilakukan Belanda terhadap perdagangan rempah-rempah atau hasil bumi lainnya semisal kopi. Serta eksploitasi sumber daya manusia, yang sangat menyengsarakan rakyat indonesia adalah tanam paksa atau cultuur stelsel, yang pada kemudian hari sistem ini menjadi penyebab lahirnya Politik Etis.
Pada akhirnya, banyak pihak termasuk dari orang Belanda sendiri yang mengkritik sistem culturestelsel ini. Mereka menganggap culturestelsel sangat menyengsarakan rakyat indonesia. Lalu Penghapusan culturestelsel dimulai dengan adanya revolusi perekonomian di perancis pada februari 1848. Dalam revolusi ini ajaran-ajaran liberal menang sehingga banyak ide-ide liberalisme makin berkumandang, termasuk juga menggema di Nederland. Ajaran liberalisme menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu liberalisme menghendaki di hapuskannya culturestelsel. Di samping golongan liberal terdapat juga golongan humanis, yang juga menghendaki dihapuskannya culturestelsel. Mereka melihat betapa menyedihkannya kehidupan rakyat indonesia karena culturestelsel itu. Di antara mereka terdapat antara lain Baron Van Hoevel, yang membela rakyat indonesia dengan pidato-pidatonya di depan DPR Nederland. Dan yang lainnya adalah E Douwes Dekker yang memperjuangkan hak rakyat indonesia melalui bukunya yang berjudul Max Haveelar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Dalam buku ini beliau menceritakan secara terang-terangan betapa sengsaranya rakyat indonesia karena culturestelsel. Akhirnya Berkat golongan liberal dan golongan humanis, sedikit demi sedikit cultuurestelsel di hapuskan. Dan pada tahun 1870 cultuurestelsel benar-benar dihapuskan.
Politik kolonial yang bersifat mengeruk keuntungan semata ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Banyak kritikan muncul menanggapi sikap Belanda yang tidak memperhatikan kesejahteraan hidup rakyat pribumi. Hal ini terjadi sekitar akhir abad 19. Salah satu kritik yang paling penting muncul dari seorang belanda yaitu C. Th. Van Deventer. Kritikannya di muat di majalah de Gids pada 1899 dengan judul Een Eereschuld (Debt of honour atau suatu utang Budi). Dalam karangannya itu antara lain dikemukakan bahwa kemakmuran negeri Belanda diperoleh karena kerja dan jasa orang indonesia. Karenanya Belanda berutang budi kepada rakyat Indonesia.




1.2 Tujuan
            Makalah ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai politik etis. Tujuan umum makalah ini untuk mengetahui awal munculnya politik di Indonesia. Tujuan tersebut dapat dirinci menjadi beberapa tujuan utama, yaitu:
1.Mengetahui awal munculnya politik etis di Indonesia
2.mengetahui alasan pendidikan diikutsertakan dalam trias politika
3)mengetahui kondisi sosial yang timbul akibat politik etis
4)mengetahui masalah-masalah yang timbul akibat politik etis


1.3 Rumusan Masalah
             Dalam tugas terstruktur ini, pembahasan mengenai Politik Etis di dapatkan rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1.      Bagai mana awal munculnya Politik Etis.
2.      Mengapa pendidikan juga di ikutsertakan dalam kewajiban moral “Trias Politika”?
3.      Bagaimana kondisi sosial yang timbul akibat politik etis.
4.      Apakah ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan politik etis?











BAB II
PEMBAHASAN
2.1       Munculnya Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Politik etis mulai diterapkan di Hindia Belanda pada 17 September 1901. Kebijakan ini merupakan murni kebijakan untuk mengembangkan ekonomi massa dikalangan penduduk Indonesia. Sementara Furnivall melihat bahwa politik etis mempunyai dua bidang tujuan yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan orang-orang Barat sehingga mampu menyediakan dana bagi kesejahteraan penduduk di Hindia Belanda, sedangkan dalam bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terutama pada penduduk di pedesaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa politik etis lebih besar kaitannya dengan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itulah diantara kalangan sejarawan terdapat perdebatan mengenai hubungan antara kewajiban.
Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek) di awal abad ke- 20 M sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik Etis kolonial Belanda  awalnya menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda.
Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
  1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
  2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
  3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda.



2.2 Alasan pendidikan diikutsertakan dalam trias politika
Masalah pendidikan (edukasi) hampir tidak tergarap dan memang sengaja tidak digarap sebelum Politik Etis dicetuskan. Hal ini tergambar dalam tulisan Van Deventer dalam majalah De Gids (1908). Untuk itu, dimulailah usaha-usaha pendidikan itu. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam Parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota partai Demokrat Liberal, D. Fock, menjadi Menteri Jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Usaha ini terdukung oleh saran dan konsep Snouck Hurgronje, seorang profesor indolog di Leiden (1906) yang menyarankan agar pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat yang nantinya diharapkan menjadi tokoh penting yang berpengaruh luas dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu pelaksana Politik Etis di bidang pendidikan (edukasi) terutama adalah J.H. Abendanon (yang diangkat sebagai Direktur Pendidikan di Hindia Timur pada tahun 1900). Dia dan isterinya banyak memberikan rangsangan yang menimbulkan kesadaran kepadapara angkatan muda Indonesia, antara lain pemuda Abdoel Moeis yang belakangan menjadi pemimpin Sarekat Islam (SI) dan lewat korespondensi dia berhasil mengobarkan semangat pemikiran Raden Ajeng Kartini. Sesuai dengan semangat Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda memperbanyak jumlah sekolah.         Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervolg School (sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Pemulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda dan program Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA.

Volk School digalakan berdasar inisiatif Gubernur Jendral Van Heutz. Dia menganggap jenis sekolah ini adalah sekolah yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz berkenalan dengan asisten-residen Ambarawa, De Bruin Prince, yang mendirikan 100 sekolah di berbagai desa sebagai percobaan. Program pelajarannya meliputi membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Jawa. Sementara itu juga diajarkan ketrampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting dan sebagainya. Tempat belajarnya bersifat sementara, yaitu memakai pendapa. Kayu diambil dari hutan yang ditebang untuk penanaman kopi. Guru-gurunya diambil dari kalangan penduduk sendiri, yang gaji mereka berupa sebidang tanah untuk digarap. Anak-anak duduk di lantai, sedangkan bagi anak-anak yang memiliki kewajiban menggembala kerbau, maka selama belajar (antara pukul 09.00-12.00 dan 13.00-15.00) kerbau-kerbau yang digembalakan dapat dilepas di sebidang tanah di sebelah tempat belajar yang dipagari. Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka dapat dibayangkan betapa sederhananya persekolahan yang di sebut Volk School itu.
            Walaupun nampaknya cukup baik tujuan didirikan bentuk-bentuk persekolahan di atas, namun dalam prakteknya, sekalipun tidak secara langsung, terdapat kecenderungan diskriminatif. Kecenderungan itu nampak dalam hal cara menyaring anak sekolah. Caranya ialah dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, dan juga sering diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru (darah ningrat, darah keraton) atau dari kalangan para “priyayi” (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintah Belanda). Oleh karena itu, bagi kalangan masyarakat bawah, maka hanya dari anggota masyarakat yang mampu atau kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Bagi anggota masyarakat yang kurang berpunya atau miskin terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain,misalnya memasukan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren.
Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda di atas tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan masyarakat, melainkan justru untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. pada tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah untuk kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.
Kegiatan pendidikan masa Politik Etis inipun berdampak pula terhadap cara pandang. Misalnya saja, anak-anak pribumi yang pernah bersekolah di sekolah-sekolah Belanda tidak sedikit yang terpengaruh oleh cara-cara hidup kebelanda-belandaan dengan segala variasi hidupnya. karena tempat-tempat pendidikan Belanda itu rata-rata terpusat di kota-kota, maka terjadilah urbanisasi kalangan pemuda di pedesaan ke kota-kota untuk belajar di sana, sehingga terjadilah polarisasi kehidupan antara desa dengan kota.


2.3 Kondisi sosial yang timbul akibat politik etis

            Di samping itu, kondisi sosial masyarakat Indonesia juga tidak lebih baik. Kondisi ekonomi, terutama, secara umum boleh dikatakan masih sangat memprihatinkan. Mata pencaharian penduduk masih terkonsentrasi pada lapangan pertanian dan perladangan. Bahan ekspor dari komoditas pertanian kebanyakan (dan memang dengan sengaja) dikuasai oleh Belanda. Proses pemiskinan penduduk pribumi Indonesia, terutama di Jawa, adalah mulai sejak pemberlakuan cultuuurstelsel (tanam paksa) pada tahun 1830 yang secara efektif berlaku sampai tahun 1870. yaitu Sejak 1870 sampai menjelang Politik Etis, pemerintah Belanda berganti mengadakan onderneming (usaha perkebunan), terutama dalam hal tanaman tebu dan kopi, swasta diikutkan dalam usaha perkebunan, namun dalam hal persebaran kemakmuran tidak sebagaimana diharapkan. Pengusaha perkebunan tetap sedikit, dan biasanya justru berafiliasi dengan pemerintah kolonial, sementara itu pekerja kasar jauh lebih besar dan upah kasar di onderneming tersebut kebanyakan tidak menjanjikan hidup layak dan juga tidak bermasa depan. kehidupan para petani sendiri juga kurang menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat, dan sementara itu modernisasi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani tidak pernah dilakukan. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara besarnya pendapatan riil para petani dengan keharusan mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Kondisi seperti ini dengan sendirinya mudah sekali memicu ketidakpuasan masyarakat dan pada akhirnya mudah pula berujung menjadi kerusuhan sosial dan tidak kecil kemungkinan memuncak berbentuk pemberontakan bersenjata.
   Memang benar Belanda telah berusaha memperbaiki sarana transportasi, baik itu berupa jalan, rel kereta api, lapangan udara, pelabuhan, jembatan, kapal laut dan sebagainya, namun hal itu tidak lain adalah untuk kepentingan ekonomis pemerintah Belanda pula. Logikanya, jika sarana transportasi menjadi baik dan lancar, maka kegiatan perekonomian menjadi lancar pula dan itu menguntungkan secara finansial bagi Belanda. Pabrik-pabrik yang besar didirikan, seperti pabrik gula, pabrik teh, pabrik pengolahan karet, pabrik pengolahan serat goni, pabrik pengolahan tembakau dan sebagainya, dan ini semuanya sangat menguntungkan pemerintah Belanda, terutama untuk bahan ekspor.
Kegiatan perekonomian pedesaan, pada masa akhir abad ke-19, di luar kegiatan pertanian, maka kegiatannya hanya didukung oleh kegiatan pasar-pasar kecil yang disebut “pasar desa”. Di pasar-pasar itulah para petani dan pedagang kecil melakukan transaksi, antara lain menyangkut hasil-hasil pertanian, di samping perdagangan bumbu dapur, barang kelontong dan keperluan rumah tangga yang lain. Di dalamnya juga kadang-kadang untuk memperdagangkan hasil-hasilindustri keluarga (home industry), seperti anyam-anyaman, kerajinan gerabah (pecah belah dari tanah liat) dan sebagainya.


2.4 masalah-masalah yang timbul akibat politik etis
Dalam pelaksanaan trias politika tersebut tak ada kesungguhan Belanda untuk benar-benar memakmurkan rakyat Indonesia. Program-program trias politika memang dijalankan, namun tetap saja ada niat lain di balik pelaksanaan program tersebut. Belanda tetap saja melakukan eksploitasi terhadap Indonesia. Jadi sebenarnya rencana pembaharuan tersebut hanya agar tidak banyak kritik yang muncul yang dapat menimbulkan perlawanan dari rakyat. Berikut contoh penyelewengan pelaksanaan trias politika:
·         kemakmuran yang lumayan berarti kemampuan (daya beli) hasil industri Nederland, misalnya tekstil.
·         Perbaikan kesehatan berarti lebih mudah memperoleh tenaga yang sehat, perhatian yang serius terhadap penyakit menular tidak bisa dihindarkan karena penyakit menular tidak mengenal ras diskriminasi.
·         Pengajaran yang dilaksanakan hanyalah pengajaran tingkat rendah, tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca. Upah mereka lebih murah daripada tenaga-tenaga kulit putih. Beberapa lama setelah dilaksanakannya ”Haluan Etika” ini dibuka juga sekolah-sekolah menengah dan kemudian semacam sekolah tinggi, tetapi bagi rakyat jelata tidak ada kemungkinan untuk dapat memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah ini karena mahalnya biaya. Lagi pula pembukaan sekolah-sekolah ini didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau pengusaha, bukan kebutuhan pribumi.
·         Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan yang mempunyai hak utama penggunaanya.
·         Pembangunan jalan dan kereta api berarti mempermudah pengawasan daerah pedalaman, jalan dan kereta api sangat diperlukan oleh perkebunan juga. Perlu diketahui bahwa tarif angkutan (bus dan kereta api) di masa penjajahan Belanda sangat mahal. Karena penumpang tidak pernah memberi keuntungan, keuntungan diperoleh karena angkutan barang.
·         Transmigrasi ke luar pulau jawa, khususnya ke sumatra, dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha di luar jawa memperoleh tenaga kerja.
·         Dalam mengatasi masalah kependudukan, berbagai negeri mengembangkan industri. Seharusnya di jawa di kembangkan juga industri itu, tetapi Belanda tidak melakukannya. Alasan resmi : Industri jawa akan mendesak kerajinan luar jawa. Tetapi sebenarnya Belanda khawatir industri di Nederland akan terdesak dan kelas buruh akan bangkit secara besar-besaran di Indonesia.
Di bidang ekonomi, pemerintah tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh. Di bidang politik, Belanda membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting. Di bidang pendidikan, pengembangannya tidak didasarkan atas kebutuhan rakyat indonesia. Jadi bisa dikatakan, Belanda tidak sepenuh hati menjalankan trias politika ini karena dalam setiap pelaksanaannya selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanda.




BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
      Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Politik etis mulai diterapkan di Hindia Belanda pada 17 September 1901. kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
1.      Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
2.      Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
3.      Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan
Usaha-usaha pendidikan. Pada tahun 1905, tahun pemilihan di Belanda, Van Deventer dan kawan-kawannya menang dalam Parlemen Belanda, yang karena itu mereka menjadi pemeran utama dalam pembentukan kabinet. Seorang anggota partai Demokrat Liberal, D. Fock, menjadi Menteri Jajahan. Dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan para pribumi. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervolg School (sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Pemulaan sekolah semacam ini lalu dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya, misalnya yang dinamakan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP pada zaman Belanda dan program Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA.
Di samping itu, kondisi sosial masyarakat Indonesia juga tidak lebih baik. Kondisi ekonomi, terutama, secara umum boleh dikatakan masih sangat memprihatinkan. Kegiatan perekonomian pedesaan, pada masa akhir abad ke-19, di luar kegiatan pertanian, maka kegiatannya hanya didukung oleh kegiatan pasar-pasar kecil yang disebut “pasar desa”. Di pasar-pasar itulah para petani dan pedagang kecil melakukan transaksi, antara lain menyangkut hasil-hasil pertanian, di samping perdagangan bumbu dapur, barang kelontong dan keperluan rumah tangga yang lain. Dalam pelaksanaan trias politika tersebut tak ada kesungguhan Belanda untuk benar-benar memakmurkan rakyat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber: Mohammad Damami, MA; Akar Gerakan Muhammadiyah, Penerbit ‘Fajar Pustaka Baru’ Yogyakarta, 2000. hlm. 17-22.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar